CATATAN MENGENAI PERSIAPAN PERUSAHAAN UNTUK DIAUDIT DENGAN PRINSIP DAN KRITERIA RSPO

CATATAN MENGENAI PERSIAPAN PERUSAHAAN UNTUK DIAUDIT DENGAN
PRINSIP DAN KRITERIA RSPO

Asril Darussamin
Dewan Minyak Sawit Indonesia

PRINSIP DAN KRITERIA UNTUK BERPRODUKSI MINYAK KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN RSPO

Prinsip dan Kriteria RSPO (P&C RSPO) generik, disusun oleh RSPO yang berlaku secara umum, mengandung delapan prinsip yang diuraikan dalam 39 kriteria dan dilengkapi dengan indikator dan panduan (guidance) untuk semua kriteria. P&C RSPO generik dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan undang-undang, peraturan-peraturan, norma-norma (norms) yang berlaku di negara perkebunan tersebut berada. Penyesuaian P&C RSPO generik tersebut dilakukan oleh National Interpretation Working Group yang juga menyusun indikator dan panduan nya dengan mengacu kepada prosedur dan proses yang ditentukan oleh RSPO.
Indonesian National Interpretation Working Group (INA-NIWG) telah menyesuaikan P&C RSPO generik dengan undang-undang, peraturan-
peraturan, norma-norma (norms) yang berlaku di negara Indonesia dan telah menyusun indikator dan panduannya. Dalam penyesuaian generik terhadap kondisi Indonesia prinsip dan kriteria harus sama dengan P&C generik, dan 62 indikator major dan 81 indikator minor ditetapkan (Lampiran).
Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ingin produk mereka diterima sebagai minyak kelapa sawit Certified Sustainable Palm Oil (CSPO) maka perkebunan yang merupakan sumber tandan buah segar (TBS) yang diolah di fabrik pengolahan buah kelapa sawit (PKS) mereka harus berasal dari perkebunan yang memenuhi P&C RSPO. Untuk itu, perkebunan kelapa sawit sumber TBS harus disertifikasi untuk membuktikan bahwa perkebunan tersebut telah memenuhi indikator-indikator yang disusun oleh INA-NIWG. Sistem sertifikasi telah diatur oleh RSPO dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh badan sertifikasi dan proses asesmen telah ditetapkan.

STRUKTUR ORGANISASI

UNIT PELAYANAN MASYARAKAT
Struktur organisasi secara umum disesuaikan dengan tujuan, output (produk), strata managemen serta volume dan jenis pekerjaan yang ada pada suatu perusahaan. Disamping unit-unit yang harus ada sesuai kegiatan perusahaan, Prinsip dan Kritera RSPO menyarankan adanya unit khusus untuk pelayanan masyarakat terutama untuk mengelola (menerima, menanggapi atau menyelesaikan, mendokumentasikan) pengaduan atau keluhan stakeholders perusahaan. Unit Pelayanan Masyarakat mempunyai petugas khusus yang bertanggung jawab dan harus diketahui publik, mempunyai prosedur yang jelas dan transparans, dengan tugas utama menerima semua keluhan stakeholders dan menyelesaikan serta mendokumentasikannya. Unit ini mempunyai:
1. daftar stakeholders dari perusahaan
2. rekaman permintaan informasi dari stakeholders beserta tanggapannya
3. rekaman aspirasi masyarakat.
Stakeholders dalam hal ini adalah seseorang atau sekelompok yang secara legitimate dan jelas terkait dengan kegiatan perusahaan maupun yang terpengaruh oleh aktivitas perusahaan. Unit lain yang dianjurkan adalah unit yang menangani secara khusus interaksi perkebunan dan pabrik dengan lingkungan.
Kriteria 1.1, 1.2, 6.2; 6.3.

KEBIJAKAN PERUSAHAAN

Perusahaan selalu mempunyai kebijakan-kebijakan (policy) yang mendasari pengambilan keputusan dan pembuatan peraturan dalam perusahaan. Kebijakan-kebijakan tersebut tertulis dan merupakan dokumen perusahaan yang diperlukan dalam sertifikasi. Sebagai contoh kebijakan mengenai persamaan hak bagi semua karyawan dan pelamar kerja (equal opportunity), kebijakan perburuhan, kebijakan tidak menganut dan mendukung diskriminasi, kebijakan zero-burning dan zero waste.
Kebijakan perusahaan tidak menganut dan tidak mendukung diskriminasi terkait dengan Kriteria 6.8.

DOKUMEN KEGIATAN PRA-PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

Sebelum pembangunan perkebunan dimulai perusahaan harus melakukan kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi pembangunan perkebunan, pengurusan perizinan, pembuatan AMDAL dari pembangunan, penyelesaian kepemilikan atau hak penggunaan lahan. Kegiatan ini harus didokumentasikan secara lengkap termasuk proses pencapaian hasilnya.

SOSIALISASI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN DAN PABRIK
Sosialisasi pembangunan perkebunan kepada masyarakat di sekitar lokasi rencana perkebunan dibangun adalah langkah yang sangat penting. Tujuan utama dari sosialisasi tersebut adalah untuk mendapatkan persetujuan masyarakat terhadap pembangunan tersebut sehingga meminimalkan ketegangan yang mungkin terjadi sesudah pembangunan dilaksanakan. Materi sosialisasi antara lain adalah manfaat pembangunan perkebunan bagi masyarakat dan pembangunan daerah, dampak positif maupun negatif dari pembangunan perkebunan, keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan operasional perkebunan, rencana untuk mengatasi dampak negatif dari pembangunan perkebunan. Kegiatan sosialisasi perencanaan perkebunan ini diharuskan oleh UU No. 18, 2004, Tentang Perkebunan, Psl. 6 dan 7.

Proses sosialisasi harus terdokumentasi terutama mengenai materi sosialisasi, peserta, tempat, tanggal pelaksanaan dan respon masyarakat. Sosialisasi bertujuan untuk mendapatkan persetujuan masyarakat atas pembangunan tersebut. Persetujuan harus diperoleh sebelum pembangunan dilaksanakan dan tanpa paksaan dan tekanan. Proses ini sesuai dengan prinsip Free Prior Informed Consent.

Kegiatan ini terkait dengan Prinsip Komitmen pada Keterbukaan, dan Kriteria 2.3; 7.5; 7.6.

PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
Sesuai Undang-Undang No. 18, 2004, Psl 17, setiap pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan. SK Menteri Pertanian terkait dengan perizinan adalah: SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan 107/Kpts-II/1999; SK Menteri Pertanian Nomor: 357/Kpts/HK.350/5/2002; dan SK Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007.
SK Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007, Pasal 15, 16, dan 17 mengharuskan perkebunan dengan luas ≥ 25 ha harus mempunyai izin usaha perkebunan jenis Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) dan Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) bila mempunyai pabrik pengolahan. Industri pengolahan hasil kelapa sawit harus memenuhi paling rendah 20% kebutuhan bahan bakunya dari kebun yang diusahakan sendiri. Perusahaan penerima IUP wajib membangun kebun masyarakat sekitar paling tidak 20% dari total kebun yang diusahakan. IUP diberikan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur bila wilayah kebun meliputi dua atau lebih kabupaten. Persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh IUP adalah:
1. Akte Pendirian Perusahaan
2. NPWP
3. Surat Keterangan Domisili
4. Rekomendasi kesesuaian lahan dengan RTRW
5. Rekomendasi kesesuain lahan dengan rencana makro
6. Izin lokasi dari bupati dengan peta 1:100 000 atau 1:50 000
7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan
8. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan
9. Hasil AMDAL, UKL, UPL
10. Pernyataan perrusahaan belum menguasai lahan melebihi batas maksimum
11. Kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem pengendalian OPT (Organisma Pengganggu Tanaman)
12. Kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar
13. Kesediaan dan rencana pembangunan kebun masyarakat
14. Kesediaan dan rencana kerja kemitraan.
Pengurusan perizinan dapat memerlukan waktu yang cukup lama dan melalui beberapa tahapan. Untuk keperluan sertifikasi dokumen setiap tahapan kepengurusan harus dimiliki perusahaan.
Kriteria 1.2; 2.2.

ANALISIS DAMPAK PERKEBUNAN DAN PABRIK
Dampak dari pembangunan usaha perkebunan harus dianalisis sesuai UU Nomor: 23, 1997, PP Nomor: 27, 1999; Kep Men LH Nomor: 2, 2000; Kep Men LH Nomor: 17, 2001. Tata cara analisis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mengikuti Kep Men LH Nomor: 2, 2000 yang mencakup analisis dan penyusunan ANDAL, RKL dan RPL.
Perusahaan yang mempunyai luas ≥ 3 000 ha dengan atau tanpa unit pengolahan harus melakukan AMDAL dan sesuai keputusan Kep Bapedal Nomor: 08, 2000 harus melibatkan masyarakat dan terbuka untuk umum sehingga pendapat-pendapat mereka diperhitungkan dalam penyusunan ANDAL, RKL dan RPL.
Prinsip dan Kriteria RSPO mensyaratkan AMDAL harus mencakup kajian:
1. dampak kegiatan utama (penanaman atau perluasan, penanaman kembali, pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya, pabrik pengolahan dan dampak operasinya)
2. dampak pembangunan terhadap Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value) (kajian dan konsultasi dengan stakeholder)
3. dampak pembangunan terhadap ekosistem yang bersebelahan dengan rencana pembangunan, termasuk apakah pembangunan tersebut akan meningkatkan tekanan pada ekosistem sekitar
4. dan identifikasi aliran air dan kajian dampak pembangunan terhadap hidrologi, penerapan sistem drainase atau irigasi
5. pembuangan limbah pabrik
6. dan survey dasar tanah dan informasi topografi, termasuk identifikasi tanah marginal dan rapuh (fragile), daerah rawan erosi dan lereng tak layak tanam
7. jenis lahan yang akan digunakan (hutan, hutan rusak, lahan terbuka) dan statusnya
8. kepemilikan atau hak pengguna lahan (termasuk hak akses dan hak guna)
9. pola penggunaan lahan saat ini (sebelum perkebunan dibangun terutama untuk kebun baru)
10. dampak sosial yang mungkin timbul terhadap masyarakat sekitar perkebunan, termasuk analisis dampak yang berbeda terhadap wanita dan pria, kelompok etnik, pendatang baru dan penduduk lokal
11. pembersihan vegetasi alam yang tersisa
12. mata pencaharian (misalnya kerja harian) dan kondisi kerja
13. kegiatan-kegiatan mata pencaharian
14. nilai-nilai budaya dan religius
15. fasilitas kesehatan dan pendidikan
16. nilai-nilai kemasyarakatan lainnya akibat perubahan dalam transportasi/komunikasi dan tenaga kerja migran dalam jumlah besar.
Dokumen AMDAL merupakan salah satu syarat dalam pengurusan perizinan dan juga merupakan arahan dari pembangunan perkebunan, sehingga terdapat kemungkinan sewaktu sertifikasi hasil pengamatan lapangan di uji silang dengan AMDAL. Materi AMDAL juga dapat digunakan untuk materi kegiatan sosialisasi pembangunan perkebunan dengan masyarakat sekitar sebelum pembangunan dimulai.
Dalam proses penyusunan AMDAL dilakukan kajian interaksi perkebunan dan pabrik dengan lingkungan dan sosial. Analisis interaksi perkebunan dengan lingkungan dan sosial sebetulnya merupakan bagian dari analisis interaksi perkebunan dan pabrik dengan High Conservation Value (nilai berkonservasi tinggi) yang berada dalam dan sekitar perkebunan. Disarankan dalam kegiatan penyusunan AMDAL agar kajian interaksi perkebunan dan pabrik dengan lingkungan dan sosial diperluas dan diperdalam mengikuti metodologi untuk identifikasi HCV. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab tersendiri dalam dokumen AMDAL dengan judul HCV. Dokumen hasil identifikasi HCV diperlukan untuk Kriteria 5.2; 7.3.
Dokumen AMDAL terkait dengan Kriteria 1.2; 5.1; 5.2; 6.1;7.1; 7.3; 7.5.

HAK PENGGUNAAN LAHAN
Penggunaan tanah untuk usaha perkebunan diatur oleh UU No. 18, 2004, Psl. 9. Pasal 9 ayat 2 dari UU ini mewajibkan pemohon (misalnya perusahaan) melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya. Oleh sebab itu penyelesaian kepemilikan, hak pakai atau HGU (land titles/user rights) dari lahan yang digunakan adalah langkah penting dalam pembangunan perkebunan. Pengurusan HGU, hak pakai atau hak milik tersebut sering melalui beberapa tahapan dan memerlukan waktu yang cukup lama. Dokumen dari setiap tahapan proses harus dimiliki karena diperlukan untuk sertifikasi.
Pengambil alihan atau pengurangan hak pihak lain harus diselesaikan secara transparan dan tanpa paksaan sebelum pembangunan dilaksanakan sesuai prinsip Free Prior Informed Consent.
Perusahaan harus:
1. mempunyai prosedur yang adil untuk menghitung besarnya kompensasi,
2. mempunyai prosedur identifikasi hak legal atau hak tradisional dan pemilik hak yang melibatkan wakil masyarakat dan instansi terkait.
Semua hasil persetujuan, proses terjadinya persetujuan harus didokumentasikan dengan jelas. Pelaksanaan harus sesuai dengan persetujuan tersebut dan direkam dengan jelas.
Kalau dalam pengambil alihan lahan masyarakat terjadi pemindahan penduduk maka perusahaan harus dapat mengimbangi kehilangan sumber pendapatan, oportunitas untuk berkembang dan kemudahan-kemudahan lain. Imbalan tersebut misalnya dengan pengikut sertaan mereka sebagai peserta perkebunan plasma, sebagai tenaga kerja di perkebunan atau pabrik pengolahan, pembangunan fasilitas umum, dan melibatkan mereka dalam kegiatan perkebunan lainnya. Pembangunan perkebunan dimulai bila telah diperoleh persetujuan dari pihak terkait.
Kriteria 1.2; 2.3; 6.4; 7.5; 7.6.

PEMBUATAN PETA
Peta yang diperlukan untuk sertifikasi adalah:
1. Peta lahan. Peta lahan sesuai dokumen lahan yang dipunyai (misalnya HGU). Peta harus dengan skala yang cukup dan dengan batas-batas yang jelas dan legal. Kalau terdapat hak ulayat harus terlihat dengan jelas batasnya dipeta, dan kalau ada lahan yang dalam konflik harus dikeluarkan dari peta lahan perkebunan.
Lahan yang akan digunakan sebagai lahan perkebunan bukan hutan
primer atau hutan yang mendukung HCV untuk pembangunan
perkebunan sesudah November 2005.
2. Peta kesesuaian lahan. Peta menunjukan tempat-tempat yang
sesuai untuk budidaya tanaman kelapa sawit. Peta juga menunjukan lahan-lahan fragile/marginal (kemiringan yang tajam, gambut, lahan mudah longsor).
3. Peta keberadaan HCV. Peta ini hasil dari kegiatan identifikasi HCV.
4. Peta dan informasi topografi untuk perencanaan penanaman, pembuatan jalan dan infrastruktur lainnya.
5. Peta status lahan menurut Tata Guna Lahan yang berada pada areal HGU/users right dan kondisi vegetasi sebelum dikonversi menjadi perkebunan (hutan primer, hutan sekunder, lahan terlantar, padang alang-alang).
Kriteria 2.3, 4.3, 5.2, 7.2, 7.3, 7.4.

KOMITMEN TERHADAP TRANSPARANSI

Keterbukaan menjadi kebijakan yang dianut oleh perusahaan yang memenuhi kriteria RSPO. Perusahaan terbuka untuk menerima saran-saran dan permintaan informasi. Permintaan dipenuhi secara konstruktif dan tepat waktu tanpa menunda dengan alasan yang tidak jelas. Permintaan informasi dipenuhi sepanjang tidak menyangkut kerahasiaan perusahaan atau pribadi. Informasi yang termasuk rahasia perusahaan antara lain data keuangan (biaya produksi, rincian yang berhubungan dengan pelanggan dan/atau pemasok), data mengenai lingkungan dan sosial yang bila diberikan dapat menyebabkan dampak negatif seperti data mengenai situs spesies langka dan situs-situs keramat.
Perusahaan harus membuat rekaman permintaan informasi dan tanggapan dari perusahaan dan disimpan dengan masa simpan sesuai keperluannya. Jenis informasi yang diminta dan ditanggapi harus meliputi semua dokumen yang diwajibkan oleh undang-undang dan peraturan negara seperti dokumen perizinan (izin lokasi, Izin Usaha Perkebunan, Sertifikat HGU atau semua dokumen sesuai tahapan kepengurusan HGU), dokumen AMDAL (ANDAL, UKL/UPL dan Laporan RKL/RPL), dokumen aktivitas sosial dan hubungan masyarakat, dokumentasi program kesehatan dan keselamatan kerja dan dokumen program perbaikan berkelanjutan.
Kriteria 1.1; 1.2.

KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN

Perusahaan tanpa melihat ukuran (luasnya) harus memenuhi undang-undang, peraturan-peraturan yang berlaku di negara tempat kebun tersebut berada. Prinsip dan Kriteria RSPO mensyaratkan:
1. perusahaan mempunyai dokumen mengenai semua undang-undang, hukum, dan peraturan-peraturan yang menyangkut perkebunan dan pabrik baik nasional, lokal maupun internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
2. perusahaan mempunyai sistim untuk mengetahui terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan undang-undang, hukum, dan peraturan-peraturan dalam perusahaan
3. mempunyai sistim untuk mengetahui adanya perubahan peraturan yang menyangkut perkebunan dan mensosialisasikannya.
Dalam proses sertifikasi perusahaan diminta bukti pemenuhan hukum tersebut dan sistim pemantauan pelaksanaan hukum dan perubahan hukum yang terjadi serta sosialisasinya. Bukti pemenuhan hukum dapat dilihat dari berbagai pelaksanaan kegiatan perkebunan dan pabrik yang diatur undang-undang, hukum, dan peraturan-peraturan berlaku.
Peraturan yang terkait dengan perkebunan termasuk undang-undang pertanahan, tenaga kerja, peraturan terkait praktek di perkebunan (misalnya peraturan tentang pestisida), lingkungan (satwa, pencemaran, regulasi mengenai limbah, dan kehutanan), pengolahan, penyimpanan, transportasi dan undang-undang atau konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah (misalnya: the Convention on Biodiversity, UN Declaration on Rights of Inndigenous people).
Kriteria 2.1, 2.2, 2.3.

PERENCANAAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN FINANSIAL JANGKA PANJANG

Perusahaan mempunyai perencanaan pertumbuhan ekonomi dan finansial jangka panjang yang diimplementasikan, dan mempunyai sistem untuk selalu memperbaiki praktek yang digunakan dengan temuan-temuan teknologi terbaru. Perencanaan bisnis atau menejemen meliputi:
1. perhatian terhadap kualitas bahan tanam
2. proyeksi tanaman = tren hasil tandan buah segar
3. tingkat ektraksi pabrik = tren OER
4. biaya produksi = tren biaya produksi per ton CPO
5. perkiraan harga
6. indikator finansial
7. perhitungan yang dianjurkan – tren rata-rata 3 tahun dalam 10 tahun terahkir(tren TBS mungkin memerlukan untuk memungkinkan hasil yang rendah pada saat replanting)
Kriteria 3.1.

PRAKTEK PERTANIAN DAN PENGOLAHAN TERBAIK

Perusahaan mempunyai prosedur yang jelas dan tertulis mengenai manajemen perusahaan dan praktek-praktek operasional yang dilakukan di lapangan maupun di pabrik. Standard Operating Procedure (SOP) untuk managemen (Good Management Practices) dan operasional pekebunan dan pabrik (Good Agricultural Practices) harus berdasarkan anjuran dari institusi yang telah diakui seperti pusat-pusat penelitian dan institusi pemerintah terkait yang telah teruji (misalnya: Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Direktorat Jenderal Perkebunan). Perlu diperhatikan perusahaan harus:
1. mempunyai SOP mulai dari pembukaan lahan sampai dengan panen untuk kebun, dan SOP penerimaan TBS sampai pengiriman CPO/PKO dari pabrik pengolahan ke tujuan.
2. melakukan pemeriksaan dan pemantauan kegiatan
operasional minimal sekali setahun dan hasil pemeriksaan didokumentasikan
3. mempunyai sistim untuk mengikuti perubahan praktek
terbaru dan mensosialisasikannya kepada karyawan/pekerja misalnya melalui pelatihan-pelatihan atau pendidikan formal.
Kriteria 4.1.

PEMBUKAAN LAHAN
Pembukaan lahan harus dilakukan dengan mengikuti SOP pembukaan lahan yang memperhatikan:
1. Tanpa bakar dan erosi harus minimal. SOP pembukaan lahan yang digunakan harus tanpa bakar seperti cara kombinasi Manual-Mekanis atau Mekanis disesuaikan dengan kondisi medan. Untuk meminimalkan erosi lahan yang terbuka ditanami kacangan penutup tanah, mempunyai strategi pengawetan tanah (pembuatan teras kontour, teras individu atau rorak sesuai kemiringan lahan), mempunyai strategi pembuatan infrastruktur (jalan dan fasilitas umum lainnya) yang dibangun dengan memperhitungkan informasi topografi tanah dan mempunyai program pemeliharaan. Kegiatan ini harus harus dapat dibuktikan (pengamatan lapangan) dan terdokumentasi. Kriteria 4.1; 4.3; 7.2.
2. Lahan marginal. Perusahaan mempunyai strategi pembukaan dan pengelolaan lahan marginal (misalnya: lahan basah, lahan gambut, terjal dan lahan mudah longsor) yang tertuang dalam SOP dan pelaksanaanya harus terdokumentasi. Untuk lahan yang miring harus dibuat teras, benteng sinambung dan rorak sesuai dengan derajad kemiringan lahan. Kerusakan lahan gambut harus diminimalkan dengan rencana pengelolaan tinggi muka air lahan gambut yang efektif, terdokumentasi dan dilaksanakan.
Kriteria 4.1; 4.3; 7.2.
3. Tidak membuka lahan yang merupakan pendukung HCV atau hutan primer. Kriteria 7.3.

PEMBIBITAN
Benih yang digunakan harus benih unggul dari sumber benih yang dapat dipercaya. Latar belakang benih (nomor persilangan dan tetua) diketahui dan didokumentasikan. Pembibitan dilakukan sesuai SOP perusahaan dengan memperhatikan kelestarian sumber air dan kualitas air. Pemeliharaan seperti pemupukan dan pengendalian hama dan penyakit mematuhi aturan dosis pupuk dan pestisida serta cara aplikasinya yang aman untuk aplikator dan lingkungan sesuai SOP. Pestisida yang digunakan adalah pestisida yang diizinkan oleh pemerintah.
Kriteria 3.1; 4.4.

PENANAMAN
Penanaman kelapa sawit dilapangan harus berdasarkan SOP yang disesuaikan dengan peta kesesuaian lahan dan informasi topografi. Penanaman pada lahan marginal seperti gambut harus menggunakan SOP untuk penanaman di tanah gambut dengan memperhatikan peraturan pemerintah mengenai kedalaman gambut yang diperbolehkan ditanami kelapa sawit. Hindari penanaman berlebihan pada lahan marginal yang miring dan mudah longsor. Penanaman pada pinggiran sungai harus meninggalkan sebagian hutan alami disempadan sungai sesuai anjuran/peraturan. Kriteria 4.3; 4.4.

KESUBURAN TANAH
Kesuburan tanah dipengaruhi oleh faktor struktur tanah, kandungan senyawa organik tanah, status hara tanah dan kesehatan mikrobilogis tanah. Usaha-usaha untuk mempertahankan kesuburan tanah berarti mempertahankan level optimal dari faktor-faktor tersebut. Tingkat kesuburan dapat dipertahankan dengan:
1. pemupukan yang tepat dosis, waktu dan teknik pemupukan. Dosis
harus didasarkan pada analisis tanah, daun dan visual secara
berkala. Perusahaan harus mempunyai SOP pemupukan yang
sesuai GAP, dan dokumen hasil analisis tanah, daun dan visual
tersedia untuk sertifikasi.
2. tanaman kacangan, aplikasi janjang kosong dan aplikasi POME.
Dokumen pelaksanaan harus tersedia untuk sertifikasi.
Kriteria 4.2; 5.3.

EROSI DAN DEGRADASI TANAH
Teknik-teknik yang digunakan untuk meminimalisir erosi dan degradasi tanah harus teknik yang telah dikenal dan teruji. Dalam usaha meminimalisir tersebut perusahaan harus mempunyai:
1. peta tanah marjinal
2. strategi pengelolaan penanaman pada lahan dengan kemiringan
tertentu (dengan mempertimbangkan kondisi tanah dan iklim)
3. program pemeliharaan jalan
4. program pengelolaan tinggi muka air pada lahan gambut
5. strategi pengelolaan tanah marjinal dan tanah kritis lainnya.
Kriteria 4.3; 7.2; 7.4.

KUALITAS DAN KETERSEDIAAN AIR
Pihak perkebunan dan pabrik perlu menjaga kualitas dan ketersediaan air dan meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul. Perusahaan harus mempunyai rencana pengelolaan air yang mencakup:
1. efisiensi pemanfaatan air dan pemeliharaan keberlanjutan sumber
air
2. memastikan bahwa penggunaan air tidak menimbulkan dampak
negatif bagi pengguna lain
3. menghindari kontaminasi terhadap air permukaan dan air tanah
akibat pengikisan tanah karena tidak menggunakan GAP yang tepat atau tidak memelihara sempadan sungai, pemakaian hara atau bahan kimia pertanian (misal: pupuk, pestisida), atau akibat pembuangan limbah cair (POME) pengolahan kelapa sawit yang tidak memadai
4. memberikan perlakuan terhadap limbah pabrik dan memonitor
kualitas buangan limbah yang mana harus sesuai dengan peraturan
nasional.
Kegiatan tersebut di atas harus ditunjukan dengan adanya:
1. perlindungan aliran air dan lahan basah, termasuk menjaga dan
memelihara sempadan sungai pada saat atau sebelum replanting
2. rekaman pelaksanaan program pengelolaan air
3. rekaman pemantauan BOD limbah cair pabrik
4. rekaman pemantauan penggunaan air untuk pabrik per ton TBS.
Kriteria 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6.

HAMA DAN PENYAKIT
Hama penting terdapat di kebun kelapa sawit antara lain ulat api dan penyakit yang penting saat ini adalah Ganoderma. Sesuai dengan UU No. 12, 1992, tentang sistem budidaya tanaman, dan PP RI No. 6, 1995, hama dan penyakit seharusnya dikontrol dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu (Integrated Pest Management). Dalam pengendalian hama dan penyakit dengan teknik PHT penggunaan pestisida dilakukan kalau cara fisik mekanik dan biologis tidak efektif dengan tujuan meminimalkan penggunaan bahan kimia yang mempunyai dampak negatif terhadap pengguna dan lingkungan.
Perusahaan diharuskan mempunyai:
1. program PHT terbaru dan terdokumentasi
2. rekaman monitoring perluasan penggunaan teknik PHT dan pelatihannya
3. rekaman monitoring toksisitas pestisida unit.
Pestisida yang boleh digunakan adalah bahan kimia pertanian yang tidak termasuk daftar Tipe 1A atau 1B WHO atau bahan-bahan yang tidak terdapat dalam daftar konvensi Stockholm dan Rotterdam. Bila bahan kimia pertanian yang digunakan tersebut terdapat dalam daftar-daftar dimaksud serta parakuat maka perusahaan secara aktif mencari penggantinya. Penggunaan pestisida untuk keperluan propilaktik (pencegahan) tidak dibolehkan kecuali dalam kondisi khusus yang dianjurkan oleh GAP.
Syarat dan tata cara pendaftaran pestisida di Indonesia diatur dalam SK Menteri Pertanian No. 434.1/Kpts/TP.270/7/2001 yang telah memperhatikan bahan kimia pertanian yang terdapat dalam daftar Tipe 1A atau 1B WHO dan daftar konvensi Stockholm dan Rotterdam. SK tersebut mengelompokan herbisida dengan bahan aktif paraquat kedalam pestisida penggunaan terbatas (SK Menteri Pertanian No. 434.1/Kpts/TP.270/7/2001, Lampiran 1) yang berarti herbisida parakuat hanya dapat digunakan dengan syarat:
1. Setiap orang yang akan menggunakan pestisida terbatas wajib
memiliki sertifikat.
2. Sertifikat dapat diberikan kepada orang yang telah lulus mengikuti
pelatihan penggunaan pestisida terbatas yang diselenggarakan oleh
ketua Pengawasan Pestisida Propinsi/Kabupaten/Kota atau pejabat
yang berwenang.
3. Sertifikat tersebut diatas berlaku diseluruh Indonesia selama 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan berlaku.
4. Sertifikasi dan pelatihan penggunaan pestisida terbatas dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
5. Badan Hukum dapat menggunakan pestisida terbatas apabila diaplikasikan oleh pegawainya yang telah memiliki sertifikat.
Menurut Prinsip dan Kriteria RSPO perusahaan dalam menggunakan herbisida harus mempunyai:
1. bukti bahwa bahan kimia pertanian yang digunakan terdaftar dan
diizinkan oleh instansi yang berwenang.
2. rekaman penggunaan pestisida (termasuk: bahan aktif pestisida
yang digunakan, area yang diaplikasikan, jumlah penggunaan per
ha dan berapa kali aplikasi).
3. bukti dokumentasi bahwa penggunaan bahan kimia pertanian sesuai dengan target spesies, dosis yang sesuai, dan diaplikasikan oleh tenaga terlatih sesuai dengan petunjuk penggunaan pada label produk dan petunjuk penyimpanan.
4. pengendalian limbah bahan kimia pertanian termasuk limbah
kemasan pestisida sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku
5. bukti dokumentasi menunjukan bahwa bahan-bahan kimia yang
yang dikategorikan oleh WHO sebagai tipe 1A atau 1B, atau terdapat dalam daftar Konvensi Stockholm dan Rotterdam serta parakuat dikurangi atau dihilangkan penggunaannya.
6. rekaman hasil pemeriksaan kesehatan para operator
7. rekaman yang menunjukan tidak ada tenaga penyemprot dari
wanita yang sedang hamil atau menyusui.
Kriteria 4.5; 4.6.

KESELAMATAN KERJA
Keselamatan kerja dan kesehatan bagi pekerja sangat penting karena pekerja adalah stakeholders penting dari perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan harus mempunyai program kesehatan dan keselamatan kerja. Perusahaan harus mempunyai program yang bersifat preventif seperti memastikan tempat kerja, peralatan dan mesin-mesin yang digunakan, transportasi dan proses-proses yang digunakan pekerja aman dan tidak memberikan resiko pada kesehatan. Bahan-bahan kimia atau agen fisika dan biologis yang digunakan tidak memberikan resiko kesehatan bila digunakan dengan benar. Oleh sebab itu perusahaan berkewajiban memberikan pelatihan tentang kerja yang aman pada pekerja yang dilakukan oleh tenaga-tenaga yang bertanggung jawabdalam program kesehatan dan keselamatan kerja.
Untuk pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan menyediakan:
1. Kebijakan program kesehatan dan keselamatan kerja
2. Tenaga-tenaga yang bertanggung jawab dalam program kesehatan
dan keselamatan kerja serta program pertemuan membicarakan
masalah kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan pekerja
3. Asuransi kecelakaan kerja
4. Pemeriksaan berkala bagi karyawan yang bekerja pada stasiun
beresiko tinggi atau pekerjaan beresiko tinggi
5. Rekaman analisis resiko untuk program kesehatan dan keselamatan
Kerja
6. Prosedur kesiapsiagaan dan tanggap darurat
7. Bukti pemenuhan peralatan program kesehatan dan keselamatan
kerja dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) di
lokasi kerja
8. Para tenaga kerja terlatih di bidang P3K dan menempatkan mereka
di lapangan.
9. Rekaman tentang kecelakaan kerja.
Kriteria 4.6; 4.7; 4.8.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP LINGKUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN KERAGAMAN HAYATI

DAMPAK LINGKUNGAN PERKEBUNAN DAN PABRIK
Perusahaan harus melakukan identifikasi dari dampak kegiatan di perkebunan maupun pabrik dan menyusun rencana untuk mitigasi dampak negatif dari kegiatan tersebut. Praktek-praktek yang digunakan aman terhadap lingkungan dan dimonitor pelaksanaannya serta diperbaharui secara kontinu dengan mengikuti perkembangan teknik terbaru.
Perusahaan yang mempunyai luas ≥ 3 000 ha dengan atau tanpa unit pengolahan harus mempunyai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang terdiri dari dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sesuai dengan (Kep Men LH No. 17, 2001). Kegiatan-kegiatan yang seharusnya dianalisis dampak lingkungan hidupnya menurut Prinsip dan Kriteria RSPO terdapat pada Analisis Dampak Perkebunan dan Pabrik halaman 4 dari tulisan ini.
Perusahaan diharuskan mempunyai:
1. Dokumen AMDAL
2. Rekaman pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan lingkungan secara berkala sesuai peraturan
3. Rekaman revisi terhadap dokumen pengelolaan lingkungan jika ada perubahan dalam hal lokasi atau aktivitas perusahaan.
Kriteria 5.1.

KAWASAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI
Hutan dapat mempunyai nilai berkonservasi tinggi (High Conservaion Value Forest). Terdapat 6 tipe nilai berkonservasi tinggi yang harus dikonservasi. Nilai-nilai tersebut bila terdapat dalam areal perkebunan harus dipertahankan. Dalam pembukaan kebun baru, areal hutan yang mendukung HCV harus dipertahankan. Oleh sebab itu perusahaan harus melakukan identifikasi HCV di areal perkebunan lama maupun di areal yang akan dikonversi menjadi perkebunan dan menyusun rencana untuk mempertahankan nilai-nilai HCV tersebut. Peta rencana dan realisasi pembukaan lahan perkebunan sesuai dengan hasil identifikasi HCV harus tersedia.
Penanaman baru dalam periode November 2005 hingga November 2007 harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dan mencakup pengelolaan dampak pada sosial dan lingkungan, dan sesuai dengan tata ruang yang legal. Apabila dapat dibuktikan bahwa lahan tersebut tidak mengandung HCV pada November 2005, maka lahan tersebut dapat dimasukan dalam program sertifikasi. Tetapi, bila status HCV suatu lahan tidak diketahui atau terdapat perselisihan, maka lahan tersebut dikeluarkan dari program sertifikasi RSPO sampai dengan terdapat penyelesaian yang dapat diterima untuk kompensasi HCV yang telah dubuka.
Prinsip dan Kriteria RSPO mengharuskan perusahaan mempunyai:
1. Hasil identifikasi mengenai spesies-spesies yang dilindungi,
terancam atau endangered, dan habitat bernilai tinggi
2. Langkah-langkah yang sesuai untuk penyelamatan spesies langka
atau terancam atau habitat bernilai konservasi tinggi bila ada
3. Langkah-langkah untuk melindungi spesies dan habitatnya sesuai
dengan peraturan terkait dan didalamnya terdapat tindakan untuk
mengendalikan kegiatan perburuan, penangkapan ikan atau
pemanenan secara ilegal dan tidak benar
4. Poster-poster, papan peringatan mengenai spesies yang dilindungi,
publikasi, edaran, dan sosialisasi kepada karyawan dan masyarakat
serta informasi penangannya
5. Petugas khusus yang terlatih dalam struktur perusahaan untuk
mengawasi rencana dan kegiatan di atas.
Kriteria 5.2; 7.3.

LIMBAH
Limbah perkebunan dan pabrik kelapa sawit terdiri dari sisa dan wadah bahan kimia pertanian, tandan buah kosong, fiber, cangkang, limbah cair dan limbah berupa gas. Pengelolaan limbah dan rencana pembuangan limbah meliputi langkah-langkah untuk:
1. Mengidentifikasi dan memonitor sumber limbah dan polusi
2. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber, dan mendaur ulang
limbah sebagai nutrisi atau mengubahnya menjadi produk dengan nilai tambah (misalnya menjadi makanan ternak)
3. Pembuangan bahan-bahan kimia bebahaya dan wadahnya yang
tepat. Kelebihan wadah bahan kimia harus dibuang atau dibersihkan dengan cara yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial (misalnya mengembalikannya ke penjual atau melakukan pencucian tiga tahap) sehingga tidak timbul resiko
kontaminasiterhadap sumber air atau kesehatan manusia. Petunjuk pembuangan yang terdapat di label wadah dijadikan acuan.

Perusahaan harus mempunyai:
1. Dokumentasi hasil identifikasi sumber-sumber limbah dan
pencemaran
2. Rencana pengelolaan limbah yang terdokumentasi dan
diimplementasikan berdasarkan hasil identifikasi. Limbah tidak
diperbolehkan dimusnahkan dengan membakar.
3. Rencana pengelolaan limbah B3 serta petunjuk penbuangan
limbah bahan kimia pertanian dan wadahnya sesuai petunjuk pada
label dan peraturan berlaku.
4. Rekaman dan monitoring/analisis limbah.
Kriteria 4.2; 4.4; 4.5; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6.

PENGGUNAAN ENERGI
Kebijakan penggunaan energi harus menganut efisiensi dan efektivitas yang tinggi dari bahan bakar sehingga tercapai:
1. Penghematan penggunaan energi yang bersumber bahan bakar fosil
2. Memaksimalkan penggunaan energi terbarukan.
Perkebunan dan pabrik melakukan pengkajian penggunaan energi langsung (energi/ton CPO, energi/ton produk) operasi mereka termasuk penggunaan BBM dan listrik. Juga dikaji estimasi penggunaan energi yang digunakan oleh kontrakan, transport dan alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan operasi. Hasil kajian didokumentasikan. Perusahaan harus mempunyai:
1. Rekaman monitoring penggunaan energi terbarukan serta analisis efisiensinya.
2. Rekaman penggunaan energi fosil serta analisisnya.
Kriteria 5.4.

ZERO BURNING
Perusahaan seharusnya mempunyai kebijakan zero burning karena masalah polusi dan gas rumah kaca yang saat ini merupakan masalah dunia. Penggunaan api dalam operasi hanya dibolehkan bila penilaian (terdokumentasi) menunjukan bahwa metode tersebut adalah yang paling efektif dan mempunyai dampak negatif yang minimal dan merupakan pilihan untuk pencegahan ekpolosinya hama/penyakit. Kalau metode ini digunakan maka harus tersedia dokumentasi kajian yang mendukung pilihan dan cara pengontrolan pembakaran yang cermat. Pembakaran di lahan gambut terlarang.
Perusahaan harus mempunyai:
1. Dokumentasi analisis penggunaan pembakaran untuk persiapan lahan dalam replanting
2. Rekaman pelaksanaan zero burning
3. Prosedur dan rekaman tanggap darurat kebakaran lahan
4. Sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran.
Kriteria 5.5.

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

ASPEK MANAJEMEN PERKEBUNAN DAN PABRIK
Tanggung jawab perusahaan berupa tanggung jawab lingkungan dan sosial telah dikaji sebelum pembangunan dilakukan. Hasil analisis dampak tersebut tertuang dalam AMDAL perusahaan yang merupakan salah satu kegiatan pra-pembangunan perkebunan.
Penyusunan dampak sosial pembangunan perkebunan dan pabrik harus melibatkan masyarakat yang terkena dampak sesuai Kep Bapedal Nomor: 08, 2000 dan juga dapat melibatkan tenaga ahli independen. Kajian dampak yang dilakukan harus meliputi dampak positif maupun negatif dari kegiatan pembangunan jalan baru, pabrik dan pembangunan infrasruktur lain, penanaman ulang dengan tanaman lain, perluasan kebun, pembuangan limbah, pembersihan hutan alam sisa, perubahan jumlah tenaga kerja dan perubahan persyaratan kerja. Dampak sosial pengelolaan perkebunan dan pabrik yang dikaji meliputi hak atas akses dan hak guna, mata pencaharian (misalnya kerja harian) dan kondisi kerja, kegiatan-kegiatan mata pencaharian, nilai-nilai budaya dan religius, fasilitas kesehatan dan pendidikan, dan nilai-nilai kemasyarakatan lainnya akibat perubahan dalam transportasi/komunikasi dan tenaga kerja migran dalam jumlah besar.
Faktor-faktor yang harus diperhatikan menurut P&C RSPO dalam melakukan AMDAL dapat dilihat pada Analisis Dampak Perkebunan dan Pabrik halaman 4 dari tulisan ini.
Dokumen analisis dampak lingkungan dan sosial tersebut di atas, rekaman rencana pengelolaan dan pemantauan dampak sosial, hasil revisi dokumen pengelolaan lingkungan yang mencakup analisis dampak sosial bila ada perubahan ruang lingkup sesuai peraturan harus tersedia.
Kriteria 6.1.

KOMUNIKASI DAN KONSULTASI
Perusahaan mempunyai metode berkomunikasi dengan stakeholders yang terbuka dan transparan. Mekanisme komunikasi sebaiknya disusun bersama dengan masyarakat lokal dan masyarakat yang terkena dampak sehingga mereka dapat memanfaatkan metode berkomunikasi tersebut. Dalam penyusunan mekanisme berkomunikasi perlu dipertimbangkan bahasa dan kebiasaan berkomunikasi yang dikuasai masyarakat, perbedaan kemampuan mengakses terhadap informasi antara pria dan wanita, pemimpin desa dan buruh harian, kelompok masyarakat setempat dan pendatang, antar etnis. Untuk keberhasilan komunikasi perlu dipertimbangkan juga keterlibatan pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan secara langsung untuk memfasilitasi skema plasma, masyarakat dan pihak lain bila diperlukan.
Prosedur berkomunikasi dan berkonsultasi perusahaan dengan masyarakat tersebut harus terdokumentasi dengan jelas sehingga masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya dapat memahaminya. Perusahaan mempunyai petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat, daftar stakeholder dan rekaman aspirasi masyarakat, dan tanggapan/tindak lanjut oleh perusahaan terhadap keluhan masyarakat.
Perusahaan juga harus mempunyai sistem penyelesaian perselisihan yang terdokumentasi untuk menangani keluhan dan ketidak puasan masyarakat. Sistem tersebut dibuat melalui kesepakatan terbuka dengan pihak yang terkena dampak sehingga dapat diterima para pihak yang bersengketa dan dapat menyelesaikan perselisihan secara efektif, tepat waktu dan dengan cara yang benar. Semua keluhan, perselisihan, proses penyelesaian dan hasil penyelesaian harus didokumentasikan. Kriteria 6.2; 6.3
KOMPENSASI KEHILANGAN HAK
Penyelesaian konpensasi atas kehilangan hak berdasarkan legal atau hak adat dilakukan sebelum pembangunan perkebunan dilaksanakan. Perusahaan harus menpunyai prosedur yang adil dan jelas untuk mengidentifikasi dan menghitung kompensasi atas kehilangan hak tersebut dengan melibatkan perwakilan masyarakat lokal dan lembaga terkait. Prosedur harus terdokumentasi dan terbuka untuk umum sehingga memungkinkan stakeholder memberikan pandangan-pandangannya melalui perwakilan mereka. Perusahaan mempunyai rekaman identifikasi pihak-pihak yang menerima ganti rugi, proses negosiasi dan/atau hasil kesepakatan ganti rugi dan pelaksanaannya yang terbuka untuk umum.
Kriteria 6.4

KARYAWAN
Karyawan adalah stakeholder utama suatu perusahaan oleh sebab itu hubungan kerja perusahaan dengan karyawan harus ditata dengan baik dan jelas. Kebijakan-kebijakan perusahaan tidak diskriminatif yang menganut equal opportunities, tidak menganut tenaga kerja paksa, tidak ada pengalihan kontrak dan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kebijakan perusahaan mengenai ketenaga kerjaan harus disosialisasikan, kondisi kerja harus dimengerti dengan baik oleh semua karyawan maupun tenaga kerja kontraktor.
Perusahaan mempunyai program orientasi terutama ditujukan pada bahasa, keamanan, UU ketenaga kerjaan dan budaya setempat. Pekerja pendatang harus legal dan perjanjian kerja terpisah harus dibuat untuk memenuhi peraturan keimigrasian dan standard internasional. Upah yang diberikan setidaknya sesuai standar upah minimum industri atau hukum yang berlaku dan sesuai untuk hidup yang layak.
Hak pekerja dan kontraktor untuk berserikat dan mengemukakan pendapat dihormati. Indonesia mempunyai UU ketenaga kerjaan dan juga telah meratifikasi Konvensi ILO No. 87 dan 89. Usia tenaga kerja minimum harus ditentukan dan tidak bertentangan dengan UU yang berlaku.
Dengan uraian di atas maka perusahaan harus mempunyai:
1. Daftar upah karyawan
2. Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama sesuai peratuiran berlaku
3. Sarana tempat tinggal, pendidikan, air bersih, kesehatan dan fasilitas umum lainnya bila sarana umum tidak tersedia atau sulit dijangkau oleh karyawan
4. Perjanjian kontrak kerja dengan kontraktor dan mensyaratkan mereka untuk mematuhi semua peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku
5. Rekaman kebijakan perusahaan mengenai: kebebasan pekerja untuk berserikat, persyaratan umur pekerja, peluang dan perlakuan yang sama untuk karyawan, pelecehan seksual dan kekerasan, perlindungan terhadap hak-hak reproduksi.
6. Rekaman pelaksanaan semua kebijakan tersebut
7. Rekaman pertemuan dengan serikat kerja
8. Mekanisma penanganan keluhan secara khusus.
Kriteria 6.5; 6.6; 6.7;6.8; 6.9.

PETANI PLASMA DAN PEBISNIS LOKAL
Hubungan petani plasma dengan perusahaan inti adalah hubungan kemitraan yang berarti hubungan setara. Transaksi dengan petani plasma harus memperhatikan isu pedagang perantara, transportasi, penyimpanan TBS, kualitas dan grading. Petani harus memiliki akses kepada prosedur penyampaian ketidak puasan jika mereka tidak setuju dengan harga TBS yang diberikan. Mekanisma penentuan harga harus wajar dan transparan dan melibatkan perwakilan petani.
Perusahaan mempunyai:
1. Sistem sosialisasi harga TBS yang berlaku saat itu dan sebelumnya
2. Mekanisma penentuan harga TBS dan input/jasa
3. Bukti bahwa semua pihak memahami kesepakatan kontrak yang mereka lakukan, dan bahwa kontrak tersebut harus adil, legal dan transparan
4. Bukti bahwa pembayaran yang telah disepakati dilakukan tepat waktu.
Kriteria 6.10.

KONTRIBUSI TERHADAP PEMBANGUNAN
Kontribusi perusahaan terhadap pembangunan lokal harus didasarkan atas konsultasi dengan masyarakat lokal dan kontribusi diberikan atas prinsip transparansi, keterbukaan, dan partisipatif dengan mendorong masyarakat menentukan prioritas dan kebutuhan mereka. Perusahaan harus mempunyai rekaman kontribusi perusahaan pada pembangunan daerah.
Kriteria 6.11.

PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BARU

Pembangunan perkebunan baru atau perluasan harus dimulai dengan analisis dampak lingkungan dan sosial yang diituangkan dalam bentuk dokumen AMDAL. Cara penyusunan AMDAL telah dibahas di atas. Perusahaan harus dapat memberikan bukti-bukti objektif dan sesuai kepada auditor bahwa persyaratan dalam analisis dampak lingkungan dan sosial telah dipenuhi. Dampak yang mungkin timbul oleh kegiatan utama perkebunan dan pabrik harus di kaji. Kajian tersebut meliputi:
1. Analisis seluruh dampak kegiatan utama termasuk penanaman, operasi pabrik, pembangunan jalan dan infra struktur lainnya.
2. Analisis Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value) dengan berkonsultasi dengan stakeholders.
3. Analisis dampak terhadap ekosistem yang bersebelahan dengan rencana pembangunan termasuk kajian apakah pembangunan perkebunan tersebut akan meningkatkan tekanan terhadap ekosistem alam sekitar.
4. Dampak terhadap hidrologi dan tindakan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mempertahankan kualitas sumber air.
5. Survey tanah dan informasi topografi termasuk identifikasi tanah marginal, fragile dan rawan erosi.
6. Jenis lahan yang akan digunakan.
7. Kepemilikan tanah.
8. Pola pemanfaatan tanah.
9. Dampak sosial.
Rencana dan operasi perlu dikembangkan dan diimplementasikan.
Untuk keperluan sertifikasi perusahaan harus memiliki:
1. Dokumen pengelolaan lingkungan.
2. Rencana pengelolaan dan prosedur operasional (RKL/RPL).
3. Rekaman implementasi program pembinaan petani plasma
4. Rekaman kesesuaian lahan dan informasi topografi.
5. Rekaman pelaksanaan pengembangan perkebunan berdasarkan kesesuaian lahan.
6. Bukti bahwa penanaman dalam periode November 2005 hingga November 2007 memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dan mencakup pengelolaan dampak sosial dan lingkungan dan sesuai dengan rencana tata ruang yang legal.
7. Rekaman peta rencana dan realisasi pembukaan lahan sesuau dengan hasil identifikasi HCV.
8. Peta tanah marjinal dan mudah longsor, termasuk kemiringan yang curam dan tanah gambut dalam skala yang memadai.
9. Rencana penanaman terbatas di tanah rapuh dan marginal sehingga tidak terjadi dampak negatif penanaman terdokumentasi.
10. Rekaman sosialisasi rencana pembukaan usaha perkebunan kepada masyarakat lokal.
11. Rekaman kesepakatan ganti rugi/penyerahan lahan dari pemilik lahan untuk pembukaan perkebunan.
12. Rekaman identifikasi dan penilaian atas hak berdasarkan hukum dan hak tradisional dengan melibatkan instansi pemerintah dan mawsyarakat setempat.
13. Prosedur identifikasi pihak-pihak yang berhak menerima kompensasi.
14. Rekaman proses negosiasi dan/atau hasil kesepakatan kompensasi.
15. Rekaman perhitungan dan pembayaran kompensasi
16. Bukti bahwa masyarakat yang kehilangan hak atas tanah mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan pembangunan perkebunan.
17. Dokumentasi proses dan hasil klaim yang dicapai.
Perusahaan harus menganut kebijakan zero burning dan mempunyai bukti pelaksanaannya. Pembukaan lahan tidak digunakan dengan penggunaan api sesuai dengan peraturan. Penggunaan api hanya digunakan dalam hal khusus sesuai dengan ASEAN Guidelines dan harus dilakukan kajian dampak dan cara pengamanannya sebelum dilaksanakan. Bila hasil kajian menunjukan metode tersebut metode yang dapat mencegahnya ekplosi hama/penyakit dan memberikan dampak negatif terkecil dibandingkan metode lain maka metode pambakaran secara terbatas diizinkan. Perusahaan memiliki prosedur dan rekaman Tanggap Darurat Kebakaran Lahan dan mempunyai sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran.
Kriteria 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7.

PERBAIKAN YANG KONTINU

Perusahaan seharusnya mempunyai sistem untuk memperbaiki praktek-praktek di perkebunan maupun pabrik untuk mengikuti perkembangan informasi dan teknologi terbaru dan mempunyai mekanisma penyebaran informasi dan teknologi terbaru tersebut. Perusahaan secara teratur memonitor dan mengkaji ulang aktivitas mereka dan mendapatkan informasi dan teknologi terbaru untuk perbaikan yang kontinu terutama pada aktivitas utama:
1. Pengurangan penggunaan bahan-bahan kimia tertentu (Kriteria 4.6)
2. Dampak lingkungan (Kriteria 5.1)
3. Pengurangan dan pemanfaatan limbah
4. Polusi dan emisi (Kriteria 5.3)
5. Dampak sosial (Kriteria 6.1).
Usaha-usaha perbaikan prakatek-praktek tersebut dan penyebarannya harus didokumentasikan. Rekaman tindak lanjut terhadap temuan audit RSPO harus tersedia.
Kriteria 8.1.

PENUTUP

Catatan mengenai persiapan perusahaan untuk diaudit dengan prinsip dan kriteria RSPO ini bertujuan membantu persiapan perkebunan dan pengarahan auditor. Catatan ini dilampiri dengan Prinsip dan Kriteria RSPO hasil kerja INA-NIWG dan daftar UU dan peraturan yang berhubungan dengan kegiatan perkebunan dan pengolahan di tingkat nasinal. Daftar UU dan peraturan tersebut belum lengkap karena belum termasuk Peraturan Daerah yang bervariasi menurut daerah.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 30 pengikut lainnya.